JurnalisWarga - #BeraniMemberitakan | Pengurus TKBM Karya Bahari mengancam akan menyerang dan menduduki Kantor Syahbandar Kendari karena melegalkan Koperasi KSU Tunas Bangsa Mandiri sebagai pengelola Pelabuhan Bungkutoko.
Pengurus TKBM Karya Bahari, Jumadil Genda, mengatakan tidak bisa ada dua koperasi TKBM dalam 1 wilayah daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kendari yang batas perairannya dengan kabupaten lain.
“Mengenai koperasi TKBM hanya ada satu dalam suatu wilayah. Itu sudah diatur dalam keputusan 2 dirjen dan 1 deputi. Hanya 1 koperasi TKBM dalam 1 wilayah dan ini berlaku diseluruh daerah di Indonesia,” katanya.
Jumadil Genda menduga ada oknum yang ingin manfaatkan masalah ini. Oknum tersebut diduga dari internal Dinas Koperasi Provinsi Sultra maupun Kepala Kantor Syahbandar Kendari, Akhriadi. Akhriadi dituding sebagai aktor utama pembentukan KSU Tunas Bangsa Mandiri.
“Mereka aktor di balik pembentukan koperasi TKBM tandingan. Jadi, jika terjadi kegiatan kerja berpindah dari Dermaga Nusantara ke Dermaga Bungkutoko maka anggota Koperasi TKBM Karya Bahari secara aturan juga harus berpindah,” ancam Jumadil.
Selain melanggar keputusan Dirjen Hubungan Laut, lanjut Jumadil, pembentukan KSU Tunas Mandiri melawan keputusan Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata yang mencabut pengesahan akta KSU Tunas Mandiri.
“Dia diam-diam memberikan rekomendasi pada KSU Tunas Mandiri untuk disahkan oleh Kementrian Koperasi, sehingga pihak Kementerian Koperasi pun kecolongan karena menggunakan sistem data elektronik/kompuiter. Namun, INKOP TKBM Pusat sedang membahasnya bersama Deputi Kelembagaan Koperasi,” paparnya.
Saat ini TKBM Pelabuhan Kendari tinggal menunggu instruksi INKOP TKBM Pusat. Mereka mengancam akan melakukan penyerangan jika Syahbandar melakukan kegiatan bongkar muat barang di dermaga Bungkutoko yang dikerjakan oleh anggota KSU Tunas Bangsa Mandiri.
Pengurus TKBM Karya Bahari, Jumadil Genda, mengatakan tidak bisa ada dua koperasi TKBM dalam 1 wilayah daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kendari yang batas perairannya dengan kabupaten lain.
“Mengenai koperasi TKBM hanya ada satu dalam suatu wilayah. Itu sudah diatur dalam keputusan 2 dirjen dan 1 deputi. Hanya 1 koperasi TKBM dalam 1 wilayah dan ini berlaku diseluruh daerah di Indonesia,” katanya.
Jumadil Genda menduga ada oknum yang ingin manfaatkan masalah ini. Oknum tersebut diduga dari internal Dinas Koperasi Provinsi Sultra maupun Kepala Kantor Syahbandar Kendari, Akhriadi. Akhriadi dituding sebagai aktor utama pembentukan KSU Tunas Bangsa Mandiri.
“Mereka aktor di balik pembentukan koperasi TKBM tandingan. Jadi, jika terjadi kegiatan kerja berpindah dari Dermaga Nusantara ke Dermaga Bungkutoko maka anggota Koperasi TKBM Karya Bahari secara aturan juga harus berpindah,” ancam Jumadil.
Selain melanggar keputusan Dirjen Hubungan Laut, lanjut Jumadil, pembentukan KSU Tunas Mandiri melawan keputusan Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata yang mencabut pengesahan akta KSU Tunas Mandiri.
“Dia diam-diam memberikan rekomendasi pada KSU Tunas Mandiri untuk disahkan oleh Kementrian Koperasi, sehingga pihak Kementerian Koperasi pun kecolongan karena menggunakan sistem data elektronik/kompuiter. Namun, INKOP TKBM Pusat sedang membahasnya bersama Deputi Kelembagaan Koperasi,” paparnya.
Saat ini TKBM Pelabuhan Kendari tinggal menunggu instruksi INKOP TKBM Pusat. Mereka mengancam akan melakukan penyerangan jika Syahbandar melakukan kegiatan bongkar muat barang di dermaga Bungkutoko yang dikerjakan oleh anggota KSU Tunas Bangsa Mandiri.
0 komentar:
Posting Komentar